Lombok Barat Targetkan Miliki Balai Guru Penggerak

Lombok Barat -Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lombok Barat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat bersama Komunitas Guru Penggerak berkolaborasi menggelar   workshop “SAGU SABU” (Satu Guru Satu Buku) di SMPN 2 Kuripan, Kamis (10/3/2022).

Kegiatan ini diikuti  71 orang Guru Penggerak Kabupaten Lombok Barat, siswa SMAN 1 Gerung, siswa SMPN 2 Kuripan dan guru SMPN 2 Kuripan. 

Kolaborasi  ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di SMAN 1 Gerung yang dikemas dalam Reading Club (RC) dengan pemateri Kadis Kearsipan dan Perpustakaan H. Saepul Ahkam, materi consep map dalam strategi menulis. Sedangkan pemateri pertemuan kedua ini yakni Doses UIN Mataram Agus Dedy Putrawan, materi artikel ilmiah.

Koordinator Komunitas Guru Penggerak Lombok Barat Sudomo mengatakan bahwa workshop  ini merupakan agenda program yang telah disusun di simposium Guru Penggerak  yakni program "Sagu Sabu" (Satu Guru Satu Buku).

"Workshop ini merupakan tindak lanjut dari program yang dirancang dengan menggunakan sistem Reading Club," katanya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini lanjut Sudomo untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru  dalam literasi.

"Dari kegiatan ini, menghasilkan produk buku karya guru dan siswa. Kunci kesuksesan itu kolaborasi dan sinergitas,"katanya.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lombok Barat H. Saipul Ahkam  mengatakan bahwa untuk bisa menghasilkan sebuah karya bagi siswa dan guru, paling tidak kegiatan workshop ini dilaksanakan sampai sepuluh kali.

"Seorang penulis perlu  memperhatikan empat hal yakni menulis radikal, komprehensif, sistemik dan teleologi atau tujuan,"katanya.

Keempat hal ini lanjut Ahkam menjadi roh sebuah buku yang bermutu. Yang tak kalah pentingnya, ia juga menyinggung tentang bagaimana sebuah judul bisa membuat seseorang penasaran sehingga  tertarik untuk membaca karya yang kita buat. Selain judul, cover juga tidak luput dari pembahasannya. 

"Strategi mind map mempermudah seorang penulis,"katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Drs. Khaerudin, M.Pd mengatakan bahwa Bupati Lombok Barat meminta Dikbud Lobar untuk melibatkan guru penggerak dalam peningkatan akselerasi angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Selain itu, Bupati Lombok Barat tengah berjuang agar pembangunan balai guru penggerak ada di Kabupaten Lombok Barat.

"Ada 6 titik lokasi pembangunan balai guru penggerak. Kabupaten Lombok Barat sudah menyiapkan 5 Ha untuk pembangunan balai guru penggerak tersebut. Kami sedang proses itu. Mudah-mudahan Kemendikbudristek menunjuk Lobar sebagai lokasi pembangunan balai guru penggerak,"katanya saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syaharil menyampaikan saat ini sedang menyusun strategi kelembagaan untuk Balai Guru Penggerak (BGP). Targetnya, menghadirkan Balai Guru Penggerak di setiap provinsi.

Ada beberapa lembaga yang bisa dioptimalkan untuk membentuk ekosistem belajar guru yang inklunsif.  Misalnya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

"Strategi kelembagaan yang sedang kami kaji mana yang terbaik. Memanfaatakan yang sudah ada dan itu lebih efektif, efisien,” kata Iwan dalam diskusi daring Potensi BLU Satker Kemendikbud Pasca Pandemi Covid-19, Sabtu, 6 Juni 2020. (Medcom.id)

Iwan mengatakan, untuk mewujudkan ekosistem belajar guru yang inklusif, perubahan status kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) merupakan opsi yang tepat. Sebab, tidak terikat regulasi yang kaku, sehingga semua bisa terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, komunitas, penggiat pendidikan, dan akademisi.

"BLU itu memberikan cara kerja yang bisa memfasilitasi itu tadi, karena bisa PNS non PNS pelatihan lebih fleksibel, ownership lebih enak tidak terikat regulasi kaku. Itu kami lihat sebagai potensi," ungkapnya.

Menurut Iwan, kegiatan yang dilakukan di PPPPTK misalnya, tidak perlu menunggu anggaran cair baru melaksanakan pelatihan, seperti selama ini terjadi. Iwan menyebut kegiatan bisa dilaksanakan secara gotong royong. 

Kegiatan pelatihan yang berkesinambungan, kata dia, dapat membuat guru memiliki kemampuan untuk merespons permasalahan pembelajaran siswa. Dengan begitu, tujuan pendidikan untuk memberikan pelayanan kepada murid dapat tercapai.

Makanya, kata Iwan, BGP harus hadir di setiap daerah. Sebab, kapasitas guru pasti berbeda dan perlu ditingkatkan, sehingga guru menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

"Kita ingin pembelajaran guru relevan. Kan misal guru di Kupang berbeda tantangannya kalau misalkan di Bandung, artinya kami ingin ada ownership, bukan hanya konteks apa yang bisa dilatih, tapi juga apa yang dilatih," ujarnya.